Jakarta || Corongkita.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan program Green and Smart Port (GSP) menjadi pemicu transformasi pelabuhan di Indonesia menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Melalui pemberian penghargaan dan sertifikasi, pemerintah berharap semakin banyak pelabuhan yang menerapkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari budaya operasional.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menjelaskan bahwa konsep Green and Smart Port pada dasarnya menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama. Penilaian dalam program tersebut didominasi oleh indikator green sebesar 80 persen, sementara aspek smart atau digitalisasi menyumbang 20 persen.
“Awalnya hanya Green Port, kemudian ditambah smart karena ada unsur digitalisasi. Namun yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan,” ujar Tatang dalam konferensi pers Green and Smart Port (GSP) Initiative – ASRI 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah indikator lingkungan yang menjadi penilaian antara lain keberadaan ruang hijau dan mangrove, pemanfaatan energi terbarukan, penerapan rooftop garden, pengelolaan emisi karbon, hingga pengolahan limbah yang berasal dari aktivitas pelabuhan maupun kapal yang bersandar.
Menjawab pertanyaan mengenai target program pada 2026, Tatang mengatakan bahwa tujuan jangka pendek pemerintah adalah memberikan apresiasi kepada pelabuhan yang terus melakukan perbaikan dalam penerapan prinsip Green and Smart Port. Melalui proses sertifikasi, pemerintah akan mengidentifikasi berbagai indikator yang telah dipenuhi sekaligus mendorong penyebaran praktik baik ke pelabuhan lainnya.
Menurutnya, sertifikasi tersebut juga memberikan nilai tambah bagi pengelola pelabuhan. Selain meningkatkan kualitas layanan, pengakuan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan dapat memperkuat portofolio perusahaan di mata dunia internasional yang kini semakin menaruh perhatian pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
“Secara portofolio perusahaan akan meningkat karena menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Ini bukan hanya penting di tingkat lokal, tetapi juga menjadi kebutuhan global,” kata Tatang.
Untuk jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan roadmap pengembangan Green and Smart Port yang akan dilaksanakan secara bertahap. Program tersebut akan disertai proses verifikasi guna memastikan implementasi prinsip keberlanjutan berjalan secara konsisten di seluruh pelabuhan Indonesia.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan semakin banyak pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port seiring meningkatnya kesadaran pengelola terhadap pentingnya pengelolaan pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
Terkait kemungkinan sertifikasi menjadi kewajiban di masa mendatang, Tatang menegaskan bahwa hingga saat ini mekanisme tersebut masih bersifat sukarela. Pendekatan self-assessment tetap dipertahankan agar setiap pengelola pelabuhan memiliki rasa kepemilikan dan keterlibatan yang kuat dalam menjalankan program tersebut.
“Kami tetap menerapkan mekanisme self-assessment sehingga pelabuhan yang memang berkepentingan dan berkomitmen terhadap keberlanjutan akan secara sukarela mengikuti sertifikasi Green and Smart Port,” ujarnya.
(Sumber : infopublik.id)
