Morowali || Corongkita.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan berbagai tantangan pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan anak tidak sekolah, hingga ketahanan pangan di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Gedung Serbaguna Matano Morowali, Kamis (13/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif hingga ke daerah terpencil.
“Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai gubernur, tetapi juga mewakili pemerintah pusat di daerah. Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid.
Ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada ruang fiskal daerah. Namun di sisi lain, program-program nasional melalui Asta Cita justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Program nasional ini menjadi kekuatan penting bagi daerah. Karena itu, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar seluruh program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase memaparkan sejumlah capaian sekaligus persoalan yang dihadapi daerahnya dalam implementasi program prioritas nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) dengan cakupan 354 sekolah atau sekitar 42 persen dari total 841 sekolah yang ada.
Jumlah siswa penerima manfaat baru mencapai sekitar 28 ribu anak atau 40 persen dari total sasaran.
Namun, Erwin mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari distribusi dapur yang belum merata, keterlambatan distribusi makanan, hingga minimnya jangkauan layanan di wilayah terpencil.
“Sebagian besar dapur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan eks Parigi, sementara daerah utara dan wilayah terpencil belum terjangkau. Padahal bentang wilayah Parigi Moutong mencapai 512 kilometer,” jelasnya.
Ia juga menyoroti distribusi makanan yang kerap dilakukan menjelang jam pulang sekolah sehingga makanan lebih banyak dibawa pulang dan tidak dikonsumsi langsung di sekolah sesuai tujuan program.
Selain itu, proses pembagian makanan yang memakan waktu sekitar 30 menit dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Menurut Erwin, persoalan lain yang cukup serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah di Parigi Moutong yang mencapai sekitar 13.500 anak, terutama di wilayah terpencil seperti Tinombo, Palasa, dan Tomini.
Karena itu, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 61 titik layanan baru untuk memperluas jangkauan MBG sekaligus mendukung akses pendidikan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Erwin menyampaikan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Parigi Moutong telah mencapai 89,89 persen melalui kolaborasi dengan Program Berani Sehat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyediakan layanan ambulans gratis hingga bantuan pembiayaan bagi kasus medis yang belum tercover BPJS Kesehatan.
Sementara untuk penanganan stunting, Parigi Moutong mencatat penurunan angka stunting dari 8,7 persen menjadi 8 persen dalam periode 2024–2025, yang disebut sebagai penurunan tertinggi di Sulawesi Tengah.
Di sektor ekonomi dan sosial, Parigi Moutong telah membangun 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan. Tiga di antaranya telah beroperasi penuh.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat guna menjawab tingginya angka anak tidak sekolah serta mengajukan bantuan pembangunan 6.000 unit rumah tidak layak huni dari total kebutuhan sekitar 21 ribu unit.
Sementara di sektor pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun. Namun, pada 2026 produksi mulai menurun akibat banyak lahan sawah terdampak banjir karena belum optimalnya normalisasi sungai.
“Kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah tidak terganggu,” ujar Erwin.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah strategis dan solusi konkret untuk memperkuat pelaksanaan program Asta Cita secara merata hingga ke wilayah terpencil di Sulawesi Tengah.
(Sumber : infopublik.id)
