Buleleng || Corongkita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, mulai mengimplementasikan program pilotting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Program tersebut dilaksanakan secara hibrid di Ruang BBC, Kamis (30/4/2026), dengan melibatkan perangkat daerah dan agen perlindungan sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengatakan digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gede Supriatna.
Menurutnya, penyaluran bantuan sosial selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait validasi data dan potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penggunaan sistem digital berbasis data terintegrasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Buleleng sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana Pilotting, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan sasaran digitalisasi bansos mencakup keluarga pada desil satu hingga lima. Namun, masyarakat miskin yang secara faktual berada pada desil enam hingga 10 tetap dapat diprioritaskan untuk didaftarkan sesuai kondisi lapangan.
Ia menjelaskan desil satu dan dua merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama bantuan sosial reguler, sedangkan desil tiga diprioritaskan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun desil empat dan lima masih berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu.
Pemkab Buleleng juga menggandeng pendamping PKH melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai strategi pendataan dan penguatan validasi penerima bantuan di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui digitalisasi bansos tersebut, Pemkab Buleleng berharap sistem perlindungan sosial daerah menjadi lebih adaptif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
(Sumber : infopublik.id)
