Jakarta || Corongkita.com – Pemerintah memperkuat pembangunan pendidikan di Tanah Papua melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga penguatan mutu pembelajaran, peningkatan kualitas guru, dan perluasan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat meresmikan sekolah penerima revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5/2026).
Bagi pemerintah, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi besar menghadirkan pendidikan bermutu dan berkeadilan hingga wilayah timur Indonesia. “Perbedaan-perbedaan di antara kita bukanlah pemisah, tetapi kekayaan yang memperkuat keindonesiaan kita,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut Mendikdasmen, sekolah harus menjadi ruang yang menyatukan anak-anak Indonesia dari beragam latar belakang suku, agama, dan sosial ekonomi. Karena itu, Kemendikdasmen berkomitmen menjadikan sekolah sebagai meeting point dan melting point bagi tumbuhnya karakter kebangsaan dan semangat kebinekaan.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap seluruh ekosistem pendidikan, termasuk sekolah swasta. Peresmian revitalisasi di sekolah Advent Manokwari, menurutnya, menjadi simbol bahwa layanan pendidikan harus hadir secara adil tanpa membedakan status sekolah. “Sekolah swasta adalah mitra strategis pemerintah. Ini bukan basa-basi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan nasional. Karena itu, seluruh anak Indonesia, baik yang belajar di sekolah negeri maupun swasta, dipandang sebagai tanggung jawab bersama negara.
“Semua yang belajar di sekolah negeri maupun swasta adalah anak-anak Indonesia yang harus kita didik bersama-sama menjadi Generasi Emas 2045,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kemendikdasmen mengalokasikan sekitar 23 persen bantuan revitalisasi tahun ini bagi sekolah swasta. Pemerintah juga memperkuat sistem penerimaan murid baru melalui empat jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi agar distribusi peserta didik lebih tertata sekaligus memberi ruang tumbuh bagi sekolah swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.
Selain membangun ruang kelas, revitalisasi pendidikan kini dirancang lebih komprehensif. Program tersebut dapat digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, tempat ibadah yang menyatu dengan satuan pendidikan, penataan lingkungan, penyediaan sumber air, hingga pembangunan rumah guru di wilayah yang sulit dijangkau.
“Revitalisasi tidak hanya untuk membangun gedung, tetapi juga mendukung lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti.
Dalam kunjungan itu, Mendikdasmen memaparkan capaian revitalisasi pendidikan di Papua Barat. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan revitalisasi bagi 89 sekolah dengan total anggaran Rp114 miliar dan seluruh pengerjaannya telah selesai 100 persen.
Khusus Kabupaten Manokwari, revitalisasi 2025 menyasar 31 sekolah dengan total anggaran Rp39,9 miliar yang juga telah rampung sepenuhnya. Sementara untuk 2026, Manokwari mengusulkan revitalisasi bagi 53 sekolah dan 17 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama senilai Rp10,6 miliar.
Pemerintah Kabupaten Manokwari menilai program revitalisasi tersebut menjadi pengungkit penting bagi pemerataan pendidikan di Papua.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyebut kehadiran pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen memberikan energi baru bagi daerah dalam mempercepat pembangunan pendidikan, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
Kabupaten Manokwari, kata Hermus, saat ini menghadapi penyesuaian anggaran lebih dari Rp200 miliar yang berdampak pada kemampuan belanja pelayanan publik, termasuk pendidikan.
Karena itu, program revitalisasi sekolah dinilai sangat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. “Program revitalisasi satuan pendidikan ini sangat membantu dan mengisi kekurangan kami,” ujar Hermus.
Ia menilai pendekatan Kemendikdasmen menunjukkan kebijakan pendidikan yang inklusif karena menjangkau seluruh satuan pendidikan tanpa membedakan negeri dan swasta.
Menurut Hermus, revitalisasi sekolah tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi menjadi bagian dari transformasi pendidikan melalui penguatan pembelajaran, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas guru, dan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Kualitas sarana dan prasarana pendidikan kita makin baik dan mendukung lingkungan belajar yang sehat serta nyaman,” katanya.
Lebih jauh, Hermus memandang pembangunan pendidikan di Papua sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan afirmasi negara dalam memperkuat sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.
Momentum revitalisasi sekolah, menurutnya, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan anak-anak Papua memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Harapan tersebut tercermin dari antusiasme peserta didik yang hadir dalam kegiatan itu.
“Anak-anak kami berkomitmen terus belajar demi masa depan Manokwari, Papua Barat, Tanah Papua, dan Indonesia,” tutur Hermus.
Dari Manokwari, pesan yang menguat bukan hanya tentang pembangunan sekolah, melainkan tentang hadirnya negara untuk memastikan pendidikan bermutu, inklusif, dan berkeadilan benar-benar menjangkau seluruh anak Indonesia hingga Tanah Papua.
(Sumber : infopublik.id)
