Jakarta || Corongkita.com – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program-program strategis nasional membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki basis masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Menag saat menerima jajaran pengurus Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al-Washliyah) di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Nasaruddin menegaskan bahwa sejumlah program pemerintah, seperti hilirisasi industri, Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh umat.
“Saya kalau bicara hilirisasi yang diuntungkan itu umat. Sekolah Rakyat itu yang diuntungkan adalah umat. Demikian juga MBG dan Koperasi Merah Putih nanti,” ujar Menag.
Menurutnya, pemerintah dan organisasi keagamaan memiliki tujuan yang sama, yakni membangun masyarakat yang lebih sejahtera, memperkuat kehidupan beragama, dan menjaga persatuan bangsa. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan ormas keagamaan perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.
Menag juga menilai organisasi keagamaan memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Nasaruddin turut menyampaikan harapannya agar hubungan antara pemerintah dan komunitas keagamaan semakin erat. Ia bahkan mengusulkan agar kegiatan-kegiatan keagamaan kembali mendapat ruang yang lebih luas di lingkungan Istana Kepresidenan sebagai simbol kedekatan negara dengan umat beragama.
“Saya bilang sama Pak Presiden, umat beragama juga sangat merindukan kehadiran Bapak dalam acara-acaranya. Biar diatur saja. Kita kembalikan acara-acara keagamaan di Istana,” kata Menag.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kehidupan beragama yang harmonis sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai elemen masyarakat keagamaan.
Dukung Sukses Muktamar XXIII Al-Washliyah
Dalam pertemuan itu, Menag juga menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Muktamar XXIII PB Al-Washliyah yang akan berlangsung pada 7–10 Juli 2026 di Asrama Haji.
“Insyaallah sukses,” ujar Menag.
Muktamar tersebut menjadi agenda penting bagi organisasi yang telah lama berkiprah dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan di Indonesia.
Ketua Umum PB Al-Washliyah, Masyhuril Khamis, menjelaskan bahwa persiapan muktamar terus dimatangkan. Hingga saat ini, peserta yang telah terdaftar mencapai sekitar 600 orang dari 38 provinsi dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah menjelang pelaksanaan.
“Insyaallah tanggal 7, 8, 9, 10 kami akan melaksanakan Muktamar yang ke-23. Kami memang berkeinginan bahwa dapat dibuka oleh Pak Presiden. Mungkin teknisnya kami boleh berangkat ke sana atau mungkin beliau yang hadir, dikirim juga melalui bantuan Pak Menteri,” ujar Masyhuril.
Menurutnya, kehadiran Presiden pada pembukaan muktamar akan menjadi motivasi sekaligus bentuk dukungan negara terhadap kontribusi organisasi keagamaan dalam pembangunan bangsa.
Masyhuril juga menyampaikan bahwa Al-Washliyah saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan mulai dari madrasah, sekolah, hingga perguruan tinggi yang sebagian besar berada dalam pembinaan Kementerian Agama. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dukungan terhadap program pemerintah yang disampaikan Menag sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta membangun kehidupan beragama yang harmonis dan moderat.
Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan, berbagai program strategis nasional diharapkan dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan Indonesia yang inklusif, maju, dan berkeadilan.
(Sumber : infopublik.id)
