Langgur || Corongkita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan hingga mencapai 12,07 persen pada Mei 2026. Angka tersebut melampaui target nasional penurunan stunting sebesar 14,2 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor melalui berbagai intervensi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut Muhsin, pemerintah daerah fokus melakukan pencegahan sejak dini agar anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan.
“Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada prosesnya, mulai dari berat badan tidak naik, gizi kurang hingga gizi buruk. Itu yang kami cegah,” ujar Muhsin di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Pemkab Maluku Tenggara juga menetapkan tiga wilayah di Kei Besar sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2026, yakni Ohoi Yam Timur, Banda Ely Rahan, dan Ohoi Mun.
Selain intervensi kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Saat ini, empat dapur MBG telah beroperasi di wilayah Kei Kecil dan ditargetkan berkembang menjadi 39 dapur pada 2026 untuk menjangkau wilayah terpencil.
Muhsin mengatakan, program tersebut tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Ini menjadi penguat upaya percepatan penurunan stunting di Maluku Tenggara,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Maluku Tenggara juga mencatat capaian positif melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Mei 2026, lebih dari 29 ribu warga atau sekitar 32 persen dari total penduduk telah memanfaatkan layanan tersebut.
Capaian itu menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah dengan realisasi Program CKG tertinggi di Provinsi Maluku.
Muhsin menjelaskan, program yang berjalan sejak Februari 2025 itu menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif.
“Dulu orang datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Sekarang kita ingin masyarakat sehat datang untuk mencegah penyakit sebelum terlambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, layanan CKG dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS Kesehatan maupun nonpeserta.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola ke desa-desa, termasuk kawasan nelayan dan pertanian yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.
Dari 21 puskesmas yang ada, tiga di antaranya belum memiliki dokter dan hanya dua puskesmas yang memiliki dokter gigi.
“Standar nasional mengharuskan 13 jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas, tetapi kita belum sepenuhnya memenuhi itu,” ungkap Muhsin.
Sebagai upaya penguatan layanan kesehatan, Pemkab Maluku Tenggara telah mengangkat enam dokter melalui skema penugasan khusus daerah untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
(Sumber : infopublik.id)
