Sumbar || Corongkita.com – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penyusunan rencana kontingensi sebagai pedoman penanganan darurat yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Langkah ini menjadi penting mengingat tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan frekuensi dan dampak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pengalaman bencana besar, khususnya banjir bandang dan tanah longsor pada 2025, menjadi pelajaran penting untuk memperkuat perencanaan kebencanaan.
“Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujar Gubernur Sumbar saat membuka pelatihan penyusunan rencana kontingensi di Sumbar.
Menurutnya, penanganan darurat saja tidak cukup tanpa didukung perencanaan yang matang, terstruktur, dan teruji. Oleh karena itu, dokumen rencana kontingensi diharapkan menjadi acuan dalam merespons bencana secara cepat dan tepat.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.
Data menunjukkan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak signifikan, dengan ratusan korban jiwa di Sumatera Barat serta puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah mengalami kerusakan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Barlius, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi menjadi bagian dari upaya sistematis dalam meningkatkan kesiapan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.
Menurutnya, Sumbar memiliki spektrum risiko bencana yang luas, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan gelombang ekstrem.
“Dengan adanya dokumen rencana kontingensi, seluruh pihak yang terlibat dapat mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan secara terkoordinasi saat terjadi bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah menargetkan tersusunnya dokumen rencana kontingensi yang aplikatif serta peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
(Sumber : infopublik.id)
