Majalengka || Corongkita.com – Kunjungan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) 5 ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Majalengka bukan sekadar agenda seremonial. Pertemuan yang berlangsung Kamis (29/1/2026) tersebut mencerminkan satu realitas penting dalam demokrasi lokal: ruang dialog yang terbuka antara rakyat dan wakilnya masih menjadi kebutuhan mendasar.
Bertempat di ruang transit yang sederhana, masyarakat dari Kecamatan Cikijing, Cingambul, Malausma, Lemahsugih, dan Bantarujeg menyampaikan beragam persoalan yang selama ini mereka hadapi. Isu infrastruktur jalan desa, pembangunan yang belum tuntas, hingga tekanan ekonomi warga menjadi benang merah aspirasi yang mengemuka. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan di wilayah pinggiran masih memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan dari para pengambil kebijakan.
Namun demikian, yang menarik untuk dicermati bukan hanya daftar persoalan teknis yang disampaikan, melainkan pesan moral yang menyertainya. Di tengah tuntutan fasilitas dan program, masyarakat justru menaruh penekanan kuat pada integritas wakil rakyat. Harapan agar para anggota dewan tetap lurus, konsisten, dan amanah menjadi pesan yang secara implisit menunjukkan tingkat kesadaran politik publik yang semakin matang.
Pernyataan H. Iing anggota DPRD Majalengka sekaligus Ketua Komisi III yang menyebut harapan tersebut sebagai hal paling menggetarkan, mengisyaratkan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kepercayaan publik merupakan modal sosial utama yang menentukan efektivitas kebijakan dan keberhasilan pembangunan.
Ucapan terima kasih Fraksi PKS atas aspirasi yang disampaikan patut dibaca sebagai pengakuan bahwa parlemen daerah tidak boleh terputus dari denyut kehidupan masyarakat. Aspirasi rakyat, apabila dikelola secara sistematis dan diperjuangkan melalui mekanisme legislasi dan pengawasan anggaran, dapat menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pernyataan bahwa perjuangan pembangunan merupakan kerja bersama juga menjadi pengingat bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di pundak wakil rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi substantif. Tanpa kontrol sosial, amanah berpotensi kehilangan maknanya.
Dalam konteks politik daerah, sikap PKS yang menegaskan komitmen menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya patut diuji secara berkelanjutan melalui kerja nyata dan konsistensi kebijakan. Publik tentu berharap narasi keberpihakan tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi terwujud dalam program konkret, pengawasan pembangunan yang ketat, serta keberanian memperjuangkan keadilan sosial di ruang parlemen.
Pada akhirnya, pertemuan antara Fraksi PKS DPRD Majalengka dan masyarakat Dapil 5 ini dapat dibaca sebagai cermin relasi ideal antara rakyat dan wakilnya: dialog yang terbuka, aspirasi yang jujur, serta komitmen moral yang terus diuji oleh waktu. Di situlah amanah tidak sekadar diucapkan, tetapi dibuktikan melalui kerja dan keberpihakan yang konsisten demi kesejahteraan masyarakat Majalengka secara menyeluruh.**
(Her**)
