Habiburokhman Sebut Narasi Polri di Bawah Kementerian Bentuk Pelemahan Presiden

Jakarta || Corongkita.com –  Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa isu mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menilai narasi tersebut dibuat oleh pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.

“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” jelas Ketua Komisi III DPR RI dalam keterangannya, Minggu (1/2/26).

Menurutnya, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh presiden, maka kekuatan Kepala Negara akan berkurang. Selain itu, rantai komandoakan jadi lebih panjang.

“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian. Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, posisi Polri di bahwa presiden saat ini adalah amanat dari reformasi. Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut, ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.

“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” ungkapnya.

Ditambahkan Habiburokhman, narasi Polri di bahwa kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi. Ia menilai, persoalan yang sesungguhnya adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran.

(Sumber : TBNews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *